Hari ini aku menghadiri sebuah acara penilaian kegiatan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang dikerjakan oleh warga Kapuk Muara. UP2K merupakan program pendampingan warga yang pelaksanaannya di bawah koordinasi PKK (Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga). Dilihat dari namanya, wah.. pastinya tergambar donk kalau usaha ini merupakan salah satu cara pemberdayaan masyarakat kecil. Yup, memang seharusnya begitu.
Tapi, ternyata UP2K ini sudah diselewengkan perannya. Aku sempat berbincang dengan salah seorang kader PKK yang mengikuti kegiatan ini. UP2K merupakan sebuah usaha kelompok yang pengerjaannya haruslah dilakukan oleh para anggotanya. Nah, ternyata kegiatan yang menjadi kandidat penilaian tadi adalah usaha perorangan yang dikerjakan oleh salah satu kader PKK.
Dari sini saja sudah ketahuan, bahwa apa yang dipresentasikan tentunya tidak sesuai dengan syarat penilaian UP2K. Saat sesi tanya jawab antara pengelola kegiatan dengan tim penilai, bisa ditebak, jawaban yang diberikan tentu tidak memuaskan tim penilai.
Usut punya usut, ternyata kelompok kerja yang diajukan untuk penilaian UP2K tadi merupakan penunjukkan langsung dari Kecamatan. Sangat disayangkan penunjukkan ini tidak tepat sasaran. Dan ini masih diperparah dengan tidakk adanya pendampingan dari otoritas PKK atau lembaga terkait untuk benar-benar mempersiapkan kelompok kerja ini.
Penyakit di masyarakat kita adalah kerja instant. Tidak hanya melanda mahasiswa saja dengan cara belajar SKS (Sistem Kebut Semalam). Virus serupa juga sudah menyerang warga kita. Seolah pendampingan hanya dilakukan sebagai pemenuh syarat saja. Jadi, bisa dibayangkan hasilnya pun tidak dapat maksimal. Pendampingan dilakukan saat ada penilaian atau lomba. Terang saja masyarakat kita tidak maju-maju.
Saat tadi berbincang dengan beberapa orang tim penilai, aku dapat kesimpulan, ternyata program pemberdayaan untuk masyarakat itu banyak sekali. Mulai dari Dinas Perekonomian, Dinas perindustrian, PKK, Dinas Koperasi dan masih banyak dinas yang lainnya, mereka mempunyai program pemberdayaan tersebut.
Pernah suatu kali, aku mencoba mencari informasi melalui telepon ke Dinas Koperasi tentang pelatihan koperasi untuk kelompok usaha kecil, ternyata susah sekali mencarinya. Beberapa kali dioper ke berbagai kantor koperasi yang entah apa namanya. Dan seperti biasa, tidak ada hasil yang memuaskan.
Dan dari perbincangan dengan pengurus wilayah setempat yang tadi hadir, mereka punya keluhan yang sama. Pemerintah itu, sebenarnya punya banyak program. Tapi tidak pernah sampai ke bawah. Istilah kata dimakan oleh orang-orang mereka sendiri. Entah kerabatnya atau kenalan dari instansi mereka sendiri.
Berbagai sudut pandang ini seolah menjadi gunung es yang tidak nampak di permukaan. Masyarakat ada yang sudah jengah menegur pemerintah yang belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Peran rakyat sebagai fungsi kontrol, sepertinya tidak digubris. Dan yang ada akhirnya, saling memendam asumsi dan jawaban atas pertanyaan sendiri.
Sudah saatnya, kondisi ini diubah. Penciptaan suasana terbuka untuk menyampaikan pendapat bisa menjadi jalan keluarnya. Keaktifan pemerintah untuk jemput bola dan sikap proaktif warga pada program pemerintah merupakan jalan komprominya. Jika tidak ada kepedulian dan komitmen dari kedua belah pihak, maka usaha pemerintah untuk memberdayakan masyarakat ini akan jalan ditempat. Pasti tidak pernah tuntas, karena masyarakat non targetlah yang justru diberdayakan. Dan yang timbul adalah kekecewaan dan memupuk sikap apatis warga pada program pemerintah.
Tapi, ternyata UP2K ini sudah diselewengkan perannya. Aku sempat berbincang dengan salah seorang kader PKK yang mengikuti kegiatan ini. UP2K merupakan sebuah usaha kelompok yang pengerjaannya haruslah dilakukan oleh para anggotanya. Nah, ternyata kegiatan yang menjadi kandidat penilaian tadi adalah usaha perorangan yang dikerjakan oleh salah satu kader PKK.
Dari sini saja sudah ketahuan, bahwa apa yang dipresentasikan tentunya tidak sesuai dengan syarat penilaian UP2K. Saat sesi tanya jawab antara pengelola kegiatan dengan tim penilai, bisa ditebak, jawaban yang diberikan tentu tidak memuaskan tim penilai.
Usut punya usut, ternyata kelompok kerja yang diajukan untuk penilaian UP2K tadi merupakan penunjukkan langsung dari Kecamatan. Sangat disayangkan penunjukkan ini tidak tepat sasaran. Dan ini masih diperparah dengan tidakk adanya pendampingan dari otoritas PKK atau lembaga terkait untuk benar-benar mempersiapkan kelompok kerja ini.
Penyakit di masyarakat kita adalah kerja instant. Tidak hanya melanda mahasiswa saja dengan cara belajar SKS (Sistem Kebut Semalam). Virus serupa juga sudah menyerang warga kita. Seolah pendampingan hanya dilakukan sebagai pemenuh syarat saja. Jadi, bisa dibayangkan hasilnya pun tidak dapat maksimal. Pendampingan dilakukan saat ada penilaian atau lomba. Terang saja masyarakat kita tidak maju-maju.
Saat tadi berbincang dengan beberapa orang tim penilai, aku dapat kesimpulan, ternyata program pemberdayaan untuk masyarakat itu banyak sekali. Mulai dari Dinas Perekonomian, Dinas perindustrian, PKK, Dinas Koperasi dan masih banyak dinas yang lainnya, mereka mempunyai program pemberdayaan tersebut.
Pernah suatu kali, aku mencoba mencari informasi melalui telepon ke Dinas Koperasi tentang pelatihan koperasi untuk kelompok usaha kecil, ternyata susah sekali mencarinya. Beberapa kali dioper ke berbagai kantor koperasi yang entah apa namanya. Dan seperti biasa, tidak ada hasil yang memuaskan.
Dan dari perbincangan dengan pengurus wilayah setempat yang tadi hadir, mereka punya keluhan yang sama. Pemerintah itu, sebenarnya punya banyak program. Tapi tidak pernah sampai ke bawah. Istilah kata dimakan oleh orang-orang mereka sendiri. Entah kerabatnya atau kenalan dari instansi mereka sendiri.
Berbagai sudut pandang ini seolah menjadi gunung es yang tidak nampak di permukaan. Masyarakat ada yang sudah jengah menegur pemerintah yang belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Peran rakyat sebagai fungsi kontrol, sepertinya tidak digubris. Dan yang ada akhirnya, saling memendam asumsi dan jawaban atas pertanyaan sendiri.
Sudah saatnya, kondisi ini diubah. Penciptaan suasana terbuka untuk menyampaikan pendapat bisa menjadi jalan keluarnya. Keaktifan pemerintah untuk jemput bola dan sikap proaktif warga pada program pemerintah merupakan jalan komprominya. Jika tidak ada kepedulian dan komitmen dari kedua belah pihak, maka usaha pemerintah untuk memberdayakan masyarakat ini akan jalan ditempat. Pasti tidak pernah tuntas, karena masyarakat non targetlah yang justru diberdayakan. Dan yang timbul adalah kekecewaan dan memupuk sikap apatis warga pada program pemerintah.
Comments